Dito Aditia Darma Nasution ; Mika Debora Br. Barus ; Virdyra Tasril
2020 · Book · Open Access
Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tanjung Balai memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tanjung Balai belum menyusun laporan keuangannya dengan baik dan berkualitas sehingga diperlukan peningkatan atas faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI di periode yang akan datang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Nasution (2019) ditemukan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Tanjung Balai sehingga dianggap perlu untuk dilakukan peningkatan faktor-faktor tersebut dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Tanjung Balai di periode yang akan datang. Dalam hal pertimbangan mengenai keterbatasan waktu dan pendanaan yang dimiliki, maka pelaksanaan bimbingan teknis dilakukan pada salah satu OPD lingkup Pemerintah Kota Tanjung Balai dengan mengambil salah satu populasi penelitian yang telah dilakukan oleh Nasution (2019) secara acak (random). Berdasarkan hasil penentuan objek bimbingan teknis yang telah dilakukan secara acak, maka di pilih Kantor Camat Datuk Bandar Kota Tanjung Balai sebagai OPD lingkup Pemerintah Kota Tanjung Balai yang akan menjadi objek bimbingan teknisuntuk pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat ini diselenggarakan dengan tujuan untuk membantu Pemerintah Kota Tanjung Balai dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan agar dapatterwujudnya keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sehingga melalui keuangan daerah dapat menjadi pondasi perekonomian Kota Tanjung Balai sesuai peruntukannya sebesar-besarnya demi kepentingan rakyat. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan adanya peningkatan keahlian pegawai pengelola keuangan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga laporan keuangan Pemerintah Kota Tanjung Balai (Kecamatan Datuk Bandar) dapat lebih berkualitas di periode yang akan datang. Hasil pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan peningkatan kemampuan aparatur dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas pada pemerintah kota tanjung balai (kecamatan datuk bandar).Selain itu aparatur pemerintah kota tanjung balai (kecamatan datuk bandar) juga telah memahami konsep dasar dan aturan-aturan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga memudahkan mereka dalam menyusun laporan keuangan OPD yang berkualitas.
Ahmad Dermawan; Herry Purnomo; Heru Komarudin
2020 · Book · Open Access
Management of reforestation funds during post-Soeharto's administration, 1989-2009.
Mardiasmo
2020 · Book · Open Access
On local government and revenue management in Indonesia.
Marsuki
2020 · Book · Open Access
Analysis of banking, monetary, and financial policies in Indonesia; collected articles.
Dasril Munir
2020 · Book · Open Access
Policy and financial management of local government after the 1998 political reform in Indonesia.
Moh. Khusaini
2020 · Book · Open Access
Di era globalisasi seperti saat ini, permasalahan mengenai desentralisasi fiskal menjadi suatu fenomena yang banyak mendapat perhatian publik. Negara-negara berkembang pun ikut berpindah haluan ke sistem desentralisasi fiskal dengan tujuan untuk menyiasati keadaan pemerintahan negara mereka yang kurang efektif, efisien, dan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil. Desentralisasi fiskal diharapkan akan menghasilkan pelayanan publik yang efisien dan adil melalui pemanfaatan pengetahuan lokal, juga merangsang partisipasi demokrasi yang lebih besar. Di era desentralisasi fiskal ini kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah menjadi faktor kunci keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Buku keuangan daerah ini didesain dengan menyajikan eksplanasi teori, konsep, strategi, dan kebijakan pengelolaan keuangan publik dengan menfokuskan pada level pemerintah daerah. Secara garis besar buku ini menyajikan konsep pengelolaan keuangan daerah melalui tiga aspek utama, yaitu pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah secara efektif dan efisien, yang dikemas dalam sembilan bab, membahas tentang konsep dasar keuangan daerah, desentralisasi fiskal, perencanaan, dan penganggaran daerah, konsep pendapatan daerah yang baik, konsep belanja dan teknik pengendaliannya, serta konsep pembiayaan daerah dengan dilengkapi praktik empirik implementasi keuangan daerah di Indonesia.
None
2020 · Book · Open Access
Management of financial balance between central and local government in Indonesia; collection of articles.
;
2020 · Book · Open Access
Pheni Chalid
2020 · Book · Open Access
None
2020 · Book · Open Access
Harry Alexander
2020 · Book · Open Access
Indonesian dictionary of national and regional financial terms according to Indonesian law and legislation.
Syaukani H. R.
2020 · Book · Open Access
Financial balance between the central and the regional government in Indonesia.
Bambang Ismawan
2020 · Book · Open Access
Ahmad Yani
2020 · Book · Open Access
Legal aspects regarding with fiscal relation between the central and regional government in Indonesia.
Prijadi Atmadja
2020 · Book · Open Access
Strategy to develop savings and loan cooperative societies as a financial institution to support the small business in Indonesia.
Soekarwo
2020 · Book · Open Access
None
2020 · Book · Open Access
Anwar Nasution
2020 · Book · Open Access
On the need for auditing on public finance by Indonesian Supreme Audit Board and to support transparency and accountability of government in Indonesia.
Indonesia. Direktorat Jenderal Perkeretaapian; Indonesia. Kabinet Reformasi Pembangunan
2020 · Book · Open Access
End-of-office report of former President Habibie's cabinet, May 1998-Oct. 1999.
Hendra Karianga
2020 · Book · Open Access
Demi terwujudnya kesejahteraan rakyat sebagai salah satu tujuan pembangunan, dibutuhkan suatu upaya yang optimal dari para stakeholder antara lain DPRD, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik yang menerapkan prinsip-prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabel. Buku in i memaparkan fakta-fakta empiris berbagai persoalan carut-marut dalam pengelolaan keuangan daerah dan kemudian menyumbangkan suatu pemikiran yang kritis untuk memberikan solusi atas kondisi tersebut dengan mengintegrasikan dua perspektif dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu perspektif hukum dan politik. Buku persembahan penerbit PrenadaMedia