COLLECTION
Koleksi otomatis dari Perpustakaan
Buku ini mencoba mengurai kegelisahan dari para mahasiswa atau peneliti dalam pengambilan keputusan yang terkotak-kotak dengan gaya atau selingkung dari almamater berbeda-beda. Kemudian, guna melengkapi informasi dan memperoleh hasil karya ilmiah atau penelitian yang baik, maka peneliti maupun mahasiswa perlu membaca berbagai referensi jurnal, buku, dan berbagai artikel relevan dengan topik penelitian.
Penyelenggaraan Pemerintah dapat berjalan sesuai harapan bilamana dilengkapi dengan seperangkat sumber daya, antara lain sumber daya keuangan. Sebagaimana diketahui dalam penyelenggaraan pemerintahan, pihak pemerintah diberikan seperangkat hak dan kewajiban. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk menarik pajak, memungut restribusi dan memperoleh sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah. Di sisi lain, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan ataupun penyediaan barang dan jasa publik. Pelayanan ataupun penyediaan jasa oleh pemerintah akan tercermin dari alokasi ataupun distribusi belanja pemerintah. Guna melaksanakan kegiatan ataupun program-program yang telah diamanatkan kepadanya pemerintah diharapkan dapat melakukan pengelolaan keuangan secara efisien dan effektif. Pengelolaan keuangan meliputi serangkaian kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban. Pemahaman yang benar atas landasan pemikiran baik dalam tataran akademik ataupun peraturan perundangan terhadap pengelolaan keuangan daerah diyakini akan dapat memperluas cakrawala yang pada gilirannya akan dapat digunakan untuk untuk menganalisis, merumuskan, mengevaluasi dan mengimplemetasikan berbagai kebijakan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Buku ini bermaksud memberikan referensi kepada para pembaca mengenai dasar-dasar pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah daerah, khususnya manajemen keuangan. Buku ini ditulis dengan mendasarkan kepada pengetahuan dan pengalaman penulis saat bertugas di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (saat kini Direktorat Jenderal Keuangan Daerah= DJKD) Kementerian Dalam Negeri; Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); ataupun pada saat mengampu mata kuliah Governance; Akuntansi Pemerintah dan Akuntansi Sektor Publik pada berbagai perguruan tinggi. Selain itu, bahan-bahan tulisan diambil dari berbagai sumber, terutama dari berbagai tulisan selama penulis bertugas di Kementrian Dalam Negeri, di samping berbagai peraturan perundang-undangan. Merupakan kelanjutan dari dari Jilid 1, Buku Jilid 2 ini mencakup Bab 8 hingga Bab 14, yakni Investasi Daerah, Manajemen Hutang, Badan Layanan Umum, Akuntansi Keuangan, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pengawasan Keuangan Daerah, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan.
Interaksi antara pemerintah, masyarakat dunia usaha dan globalisasi menimbulkan fenomena yang berdimensi jamak. Pengaruh pemerintahan terhadap masyarakat, dunia usaha dan globalisasi atau sebaliknya mengandung dimensi politik, sosial, maupun ekonomi. Dimensi ekonomi “peran pemerintah” dalam hubungannya dengan masyarakat, dunia usaha dan globalisasi inilah yang dipelajari dalam manajemen keuangan publik ini. Buku ini terdiri dari lima belas bab. Bab Pertama Membahas Tentang Reformasi Manajemen Keuangan Publik dan Perundang-Undangan, Bab Kedua Tentang Peranan Negara, Bab Ketiga Tentang Manajemen Sektor Publik, Bab Empat Keuangan Publik, Bab Kelima Anggaran Publik, Bab Enam Tentang Sistematik dan Klasifikasi Anggaran Negara, Bab Tujuh Penganggaran Dasar Nol, Bab delapan Siklus Anggaran Publik, Bab Sembilan Pengelolaan Keuangan Publik, Bab Sepuluh Badan Pemeriksaan Keuangan, Bab Sebelas Jaring Pengaman Sistem Keuangan, Bab Dua belas Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah, Bab Tiga belas Kebijakan Perimbangan Keuangan, Bab Empat Belas Pajak Daerah dan Bab Lima Belas Tentang Retribusi Daerah.
Study of regional autonomy in Indonesia.
On quality management in the public sector of local governments in Indonesia.
Substansi utama isi buku ini antara lain memuat uraian permasalahan kepegawaian sipil di Indonesia, mulai dari sistem lama (terdahulu) hingga ke sistem yang terbaru—undang-undang kepegawaian sipil —yang mulai diberlakukan, perubahan paradigma pemerintahan, manajemen kepegawaian pemerintah, masalah kebijakan dan peraturan tentang pegawai negeri sipil, penataan birokrasi, dan proses manajemen kepegawaian sipil, serta alternatif solusi persoalan yang dihadapi dalam penataan dan pengelolaan kepegawaian sipil di Indonesia. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Public administration and central-local government relations in Indonesia with reference to the Indonesian 1945 Constitution and its amendments.
Regional autonomy in Indonesia; collection of articles.
Managerial aspect of city and metropolitan government in Indonesia.
