Lewati ke konten utama
Beranda / Penulis

Profil penulis

S

3.593 karya publik ditemukan.

2121: 12026: 492025: 742024: 402023: 4412022: 5322021: 13072020: 2412019: 32018: 772017: 12016: 42015: 12014: 22013: 22010: 12009: 21989: 1

PERAN GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN BUDI PEKERTI (PAK PB) TERHADAP PERKEMBANGAN IMAN SISWA KELAS V DI SD INPRES TUNFENU FATUAT KECAMATAN KOT’OLIN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2022

2023 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK PERAN GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN BUDI PEKERTI (PAK PB) TERHADAP PERKEMBANGAN IMAN SISWA KELAS V DI SD INPRES TUNFENU FATUAT KECAMATAN KOT’OLIN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2022 Nenabu Y. I(*) Pellu H.L(**) Metboki. M(**) Pelajaran Pendidikan Agama Kristen membutuhkan peranan dari seorang guru. Peran guru sendiri adalah pemegang kendali terhadap anak didik. Baik atau tidaknya pembelajaran dalam kelas bergantung pada guru. Adapun hal yang perlu untuk dikembangkan dalam diri siswa yakni perkembangan spiritual pada diri siswa. Karena siswa tidak bisa berkembang tanpa batuan dari pihak guru dan juga orang tua. Peran guru sangatlah penting dalam perkembangan siswa di kelas. Seorang guru harus mengetahui peran-peran yang harus dilalukakan agar siswa berkembang dengan baik. Siswa di SD Inpres Tunfenu belum mendapatkan pembelajaran tentang iman secara maksimal maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Guru Pendidikan Agama Kristen Terhadap Perkembangan Iman siswa kelas V di SD Inpres Tunfenu Fatuat Kecamatan Kot’olin Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2022. Metode yang digunakan adalah metode Kualitatif. Penelitian ini dilakukan tanggal 26 Juli-26 Agustus 2022, tempat penelitian SD Inpres Tunfenu Fatuat. Teknik yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini merujuk bahwa Peran guru pendidikan agama kristen terhadap perkembangan iman siswa kelas v di SD Inpres Tunfenu Fatuat beberapa masalah yang terdapat dalam peran guru agama kriten terhadap perkembangan iman siswa antara lain: Anak-anak SD Inpres Tunfenu malas mengikuti ibadah PAR dan Perilaku anak –anak SD yang nakal serta melawan orangtua dan tidak berdoa saat makan, tidur,berangkat sekolah dan tidak mendoakan teman ang sakit dan juga orang tua. Berdasarkan hasil peneliti, dapat disimpulkan bahwa anak-anak SD Inpres Tunfenu Fatuat Belum mendapatkan pengajaran tentang iman Kristen secara maksimal dari guru pendidikan agama Kristen di Sekolah dan dikarenakan kurang bimbingan dari guru PAK bagi siswa dalam hal berdoa, kurang ketegasan, kurang motivasi, dorongan, dan kurang perhatian dari Guru dan orang tua dalam hal berdoa, sehingga kebanyakan siswa tidak bisa berdoa secara spontan karena tidak terbiasa berdoa. Saran : Upaya guru PAK agar mengajarkan tentang iman Kristen secara maksimal terhadap anak-anak dengan baik dan benar terutama dalam hal berdoa. Kata Kunci : Peran Guru Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti(PAK PB) Terhadap Perkembangan Iman Siswa Kelas V di SD Inpres Tunfenu Fatuat Kecamatan Kot’olin Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2022. Keterangan : Penulis (*) Pembimbing (**

STUDI MENGENAI BENTUK-BENTUK PEMBINAAN PEMUDA YANG DILAKUKAN OLEH MAJELIS JEMAAT GMIT LILIN SUNI NOEBANA KLASIS AMANATUN TIMUR TAHUN 2023

2023 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK STUDI MENGENAI BENTUK-BENTUK PEMBINAAN PEMUDA YANG DILAKUKAN OLEH MAJELIS JEMAAT GMIT LILIN SUNI NOEBANA KLASIS AMANATUN TIMUR TAHUN 2023 Penelitian ini dilakukan pada lokasi Jemaat GMIT Lilin Suni Noebana Klasis Amanatun Timur Kabupaten Timo Tengah Selatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja bentuk-bentuk pembinaan pemuda yang dilakukan oleh majelis jemaat GMIT Lilin Suni Noebana Klasis Amanatun Timur?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk pembinaan pemuda yang dilakukan oleh majelis jemaat GMIT Lilin Suni Noebana Klasis Amantun Timur. Metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif yaitu bertujuan untuk menggambarkan masalah sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Tempat penelitian ini dilakukan di Jemaat GMIT Lilin Suni Noebana Klasis Amanatun Timur denga jumlah responden 10 orang . Hasil penelitian yang diperoleh adalah mengingat pentingnya Bentuk-bentuk pembinaan pemuda, maka majelis jemaat menjalankan proses pembinaan itu sendiri dengan cara menjadi teladan: dalam rendah hati, aktif dalam pelayanan, selalu bersyukur. Membimbing: menegur, menasihati, mengajari. Melatih: menyanyi, bermusik, berdoa, memimpin ibadah. Melibatkan dalam pelayanan: song leader, bermain orgen dan mengutus pemuda dengan cara melayani dan memberitakan injil sehingga pemuda dapat mengembangkan apa yang sudah didapatkan dari para pamimpin. Kesimpulan: Teladan: Dapat dikatakan bahwa ada majelis jemaat yang sudah menjadi teladan dalam hal perkataan, perilaku dan juga tindakan sehari-hari. Membimbing: Dapat dikatakan bahwa para majelis memberikan bimbingan kepada para pemuda, dalam hal. Melatih: Para majelis sudah memberikan waktu untuk melatih para pemuda. Melibatkan dalam pelayanan: Majelis jemaat sudah melibatkan pemuda untuk menjadi song leader dan bermain orgen. Mengutus: Majelis jemaat sudah mengutus pemuda untuk mengambil bagian dalam pelayanan dan menginjili. Saran: Bagi Pihak Gereja harus memberikan motivasi kepada pemuda, memberikan kesempatan bagi pemuda agar terlibat dalam pelayanan digereja, gereja usaha untuk meningkatkan pelayanan yang berfokus pada kegiatan pemuda. Bagi pihak Akademik Perlu adanya upaya dari pihak kampus khususnya UKAW Kupang untuk meningkatkan pemahaman manusia lewat pengajaran mata kuliah Pendidikan Agama Kristen bagi pemuda, Peningkatan pemahaman bagi mahasiswa dalam mata kuliah kepemimpinan Kristen untuk menghasilkan out put dari UKAW Kupang yang memiliki sifat-sifat Kepemimpinan Kristiani bahkan dapat menjadi pemimpin kristen ke depan. Kata Kunci: Bentuk-Bentuk Pembinaan Pemuda

ANALISIS TINDAKAN UCAPAN TERBANGUN PADA PROPOSAL PERNIKAHAN DALAM BAHASA MELAKA NUSA TENGGARA TIMUR

2023 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

The title of this writing is “An analysis on Speech act of Hase Hawaka at Wedding Proposal in Malaka Languange East Nusa Tenggara ” the problem of this study are 1. What are the form Speech act Of Hase hawaka at Wedding Proposal Sin Malaka language in Eats Nusa Tenggara. 2. What are The Meaning Of Hase Hawaka of Wedding Proposal In Malaka Language Of Eats Nusa Tenggara. Therefore the aims of this research is aims of study To find Out the Speech act of Hase Hawaka of Wedding Proposal in Malaka language in Eats Nusa Tenggara To find Out the Speech act Menaning of Hase Hawaka of Wedding Proposal in Malaka Language in Eats Nusa Tenggara. All the gained data are classified and analysed using qualitative Method. The research was conducted in following procedure; first the writer chose People to interview , second the writer to describe the Speech act Of Hase Hawaka, based on their writer, third analysed the data, fourth, the writer classified the Speect act Of Hase Hawaka, and the last the writer reported the Result of data analyzed. The result of this research showed that there are ten Speech act of Hase Hawaka . They are: Bei sia emi haman mai Ti’an!, Ina Sia emi mai Ti’an!, Ama sia kabir Ha’uk ne’e krai ba meja leten a haibe ho malu mama, Ina sia tanasak ha’uk ne’e krai ba meja fohon a haibe ho malu mama!, He’e, Ina no Ama sia ra’ak at hanini ti’a tanasak iha ita oin sia, tan sia at rodi we manas tama, Ina no Ama sia, ra’ak we manas a,iha ti’an it oin sia ti’an ew it Hemu onan, Ina no ama sia, ra’ak hemu mos ti’an e,at hanini ti’a mok iha it oin sia lai, Bei no Ferik sia, loro as ti’an ew’ra’ak at ita kose ti’a husar lai!, Bei no ferik sia,lamak aw iha ti’an ita oin a ne,ita hasa’e it ita liman sia ba onan!. Related to the meaning argument in Speech Of Hase Hawaka, there are some of roles that become a sentennce they are; This sentence to greet the arrival of male parents., This sentence to greet the arrival of female parents, This sentence is the role of women to greet parents of the custom that the betel nut ( Sirih pinang) is available on the table and ready to eat, This sentence is used to greet both of parents about this time we will already eat.

Analisis yuridis pembatalan putusan bebas judex facts oleh hakim kasasi dalam tindak pidana jaminan fidusia

2023 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

  INTISARI Judul Skripsi Penulis Adalah: Analisisyuridis Pembatalan Putusan Bebas Judex Facti Oleh Hakim Kasasi Dalam Tindak Pidana Jaminan Fidusia. Rumusan Masalahnya yang dikaji adalah: Mengapa pengadilan negeri menjatukan putusan bebas tetapi di batalkan oleh hakim tingkat kasasi dengan menjatukan putusan pemidanaan. Tujuan penelitian yang dikaji adalah: Untuk mengetahui alasan Pengadilan Negeri menjatukan putusan bebas tapi di batalkan oleh hakim tingkat kasasi dengan menjatukan putusan pemidanaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif yakni dalam hal ini penulis mendeskripsikan atau mengambarkan, menguraikan serta menjelaskan. Data yang digunakan adalah data primer dengan tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yaitu merupakan kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Variabel penelitian yang dikaji adalah: Variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah bahan yang sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat dalam dependet, sedangkan variabel terikat adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas, oleh sebab itu variabel terikat adalah Tindak Pidana pengalihan Objek Jaminan Fidusia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka yang menjadi kesimpulan sesuai dengan masalah ini adalah sebagai berikut: 1. Alasan Pengadilan Negeri Menjatuhkan Putusan Bebas: a. Perbuatan pidana tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa. b. Unsur-unsur dalam pasal dakwaan tidak terbukti yakni unsur dalam pasal 36 undang-undag nomor 42 tahun1999 tentang jaminan fidusia yang tidak terpenuhi. 2. Alasan Mahkamah Agung Menjatuhkan Putusan Pemidanaan: a. Judex Facti salah menerapkan hukum. b. Terdakwa selaku pemberi fidusia. c. Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kata Kunci: Tindak Pidana, Jaminan fidusia

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN

2023 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Judul tulisan ini adalah “Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa terjadinya disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penghinaan? Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian normatif dan bersifat deskriptif yang berusaha untuk mendeskripsikan atau menguraikan masalah aktual terkait dengan Tindak Pidana Penghinaan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer. Bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari perundan-undangan dan putusan-putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer yang diperoleh dari buku, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana. Dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka yang menjadi kesimpulan dimana penulis menemukan beberapa alasan sesuai dengan permasalahan penulis yakni mengapa terjadinya disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penghinaan. Maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut: Tuntutan Pemidanaan Oleh Penuntut Umum Yang Berbeda-beda, Kualitas Perbuatan Terdakwa, Independensi Hakim, Halyang memberatkan dan hal yang meringankan

ANALISIS PEMBATALAN PASAL 458 AYAT (13) UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

2023 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

INTISARI Judul: Analisis Pembatalan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum oleh Mahkamah Konstitusi mengenai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dengan Rumusan Masalah 1.Apa yang menjadi dasar pemohon mengajukan permohonan? 2.Bagaimana Dasar Pertimbangan Mahkamah Kontitusi membatalkan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum? 3.Bagaimana Akibat Hukum dari Pembatalan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dasar pemohon mengajukan judicial review, dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal 458 ayat (13) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan akibat hukum dari pembatalan pasal 458 ayat (13) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang bermanfaat secara teoritis dan praktis. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian normatif. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaituPembatalan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang No.7 Tahun 2107 tentang Pemilihan Umum oleh Mahkamah Konstitusi mengenai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dan akibat hukumnyadan variabel terikat yaitu Dasar Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi. Sumberbahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan studi kepustakaan/dokumen yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian penulis sebagai berikut : 1. Dasar Pemohon mengajukan permohonan 1. Pemohon sebagai anggota KPU hak konstitusinya dirugikan dengan berlakunya Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 2. DKPP telah membuat putusan yang cacat yuridis saat memberikan sanksi pemberhentian tetap terhadap Pemohon. 2. Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal 458 ayat (13) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum oleh Mahkamah Konstitusi a. Ketentuan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menimbulkan kerugian hak Konstitusional pemohon. b. Pemohon memiliki legal standing atau kedudukan hukum yang memenuhi syarat dalam pengujian Undang-Undang. c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah Melampaui Tugas Dan Kewenangan Lembaga Peradilan. 3. Akibat hukum dari pembatalan pasal 458 ayat (13) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum a. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tidak bersifat final dan mengikat. b. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu hanya mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu. Berdasarkan kesimpulan diatas beberapa hal yang menjadi saran yaitu: 1. Bagi DKPP perlu melaksanakan putusan Mahkamah Kontitusi agar tetap pada koridor hukum yang berlaku. 2. Bagi Mahkamah Kontstitusi perlu meningkatkan profesionalisme dalam menjaga hak warga Negara yang tercantum dalam UUD 1945 dalam rangka penegakkan hukum bagi warga Negara dengan memutuskan perkara yang objektif dan berkeadilan bagi warga Negara yang dirugikan. 3. Bagi DPR agar melaksanakan perubahan Pasal 458 (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Kata Kunci:Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Negara dan Putusan Mahkamah Konstitusi

MOTIF, MODUS OPERANDI DAN AKIBAT HUKUM PENCURIAN HEWAN DI WILAYAH HUKUM POLRES SUMBA TIMUR

2023 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

INTISARI Judul Skripsi penulis, adalah “Motif, Modus Operandi dan Akibat Hukum Pencurian Hewan di Wilayah Hukum Polres Sumba Timur”. Permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 1. Motif pelaku melakukan tindak pidana pencurian hewan. 2. Modus Operandi pelaku melakukan tindak pidana pencurian hewan. 3. Akibat Hukumnya Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa motif pelaku pencurian, modus operandi apa yang dipakai pelaku pencurian hewan serta apa akibat hukum yang yang ditimbulkannya terhadap pelaku pencurian dan korban pencurian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu dalam hal ini penulis ingin mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan tentang pengaturan hukum terhadap terdakwa pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak. Hasil penelitian bahwa yang menjadi Motif dan modus pelaku tindak pidana pencurian hewan , sebagai berikut: 1. Motif Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hewan: a). Untuk memperoleh keuntungan dari barang milik korban. b). Faktor ekonomi. c). Dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. 2. Modus Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hewan: a). Pelaku melakukan pencurian secara berkelompok. b). Pelaku melakukan pencurian secara perorangan. c). Pelaku melakukan pencurian dengan cara menjerat hewan menggunakan tali. d). Pelaku melakukan pencurian dengan cara mengambil hewan dari kandang. 3. Akibat Hukum Terhadap Pelaku, Korban dan Barang Bukti: a). Pelaku dihukum. b). Kerugian Materiil bagi korban. c). Barang Bukti dikembalikan, dimusnahkan atau disita untuk Negara. Saran penulis, sebagai berikut: 1. Diharapkan pemerintah setempat membuka lapangan pekerjaan, memberikan pelatihan keterampilan dan memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang pentingnya sebuah pendidikan. 2. Hakim diharapkan dapat menjatuhkan sanksi pidana penjara yang berat bagi pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak sehingga pelaku menjadi jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Kata Kunci : Motif, Modus operandi dan akibat hukum Tindak pencurian Hewan

DESKRIPSI PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MERINTANGI PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

2023 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Rumusan masalah:1. Mengapa judex facti menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana merintangi pertambangan mineral dan batu bara, 2. Mengapa judex juris membatalkan putusan pemidanaan dan menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana merintangi pertambangan mineral dan batu bara Tujuan penelitian :1. Untuk mengetahui alasan judex facti menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana merintangi pertambangan mineral dan batu bara, 2. Untuk mengetahui alasan judex juris membatalkan putusan pemidanaan dan menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana merintangi pertambangan mineral dan batu bara Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji putusan pengadilan negeri sanggata nomor 41/pid.sus/2018/pn.sgt, putusan pengadilan tinggi samarinda nomor 103/pid/2018/pt.smr, putusan mahkama agung nomor 534 k/pid.sus-lh/2019 Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Alasan judex facti menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana mengganggu pertambangan mineral dan batu bara karena : a. perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana merintangi pertambangan mineral dan batu bara, b. perbuatan terdakwa memenuhi unsur surat dakwaan penuntut umum, 2. Alasan judex juris membatalkan putusan pemidanaan dan menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana merintangi pertambangan mineral dan batu bara karena : a. Judex Facti salah menerapkan hukum, b.unsur merintangi dalam dakwaan penuntut umum tidak terpenuhi

DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN BARANG TIDAK SESUAI STANDAR

2023 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Rumusan masalah yang penulis kaji adalah: 1) Mengapa pelaku melakukan tindak pidana memperdagangkan barang tidak sesuai standar ? 2) Bagaimana bentuk tindak pidana perdagangan barang tidak sesuai standar? 3)Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan barang tidak sesuai standar?, Tujuan Penelitian adalah : 1) Untuk mengetahui Pelaku memperdagangkan barang tidak sesuai standar 2) Untuk mengetahui bentuk tindak pidana perdagangan barang tidak sesuai standar 3) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan barang tidak sesuai standar, Penelitian ini bersifat Deskriptif analisis artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkungan penelitian , menjelaskan secara tepat serta men ganalisis peraturan perundang -undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yak ni tindak pidana memeperdagangkan barang tidak sesuai standar, Jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif. sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Variable bebas dalam penelitian ini adalah penyebab, bentuk,cara, dan akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana memperda gangkan barang tidak sesuai standar, Sedangkan Variabel Terikat dalam penelitian ini adalah Putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan barang tidak sesuai standar. Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka diperoleh jawaban yaitu: 1) Alasan pelaku melakukan tindak pidana memperdagang kan barang tidak sesuai standar yaitu a) Karena banyak permintaan dari pelanggan b) Pelaku ingin mendapatkan keuntungan 2) Bentuk tindak pidana perdagangan barang tidak sesuai standar yaitu a) Pelaku memproduksi barang tidak sesuai stan dar b)Pelaku menjual atau memperdagangkan barang tidak sesuai standar 3) Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan barang tidak sesuai standar yaitu, a) Pelaku ditahan, b) Pelaku dipidana penjara, c) Pelaku membayar biaya perkara, Saran diharapkan agar Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 dapat dijalankan dengan maksimal bagi pihak pihak yang berperkara dalam tindak pidana tentang memperdagangkan barang tidak sesuai standar agar selalu konsisten menganalisis segala bentuk persoalan dan tambahan dalam hal pelaksanaan dan menggunakan cara yang bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBERIAN UPAH DI BAWAH UPAH MINIMUM

2023 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Rumusan masalah yang diangkat dalam peneltian ini adalah :1) Bagaimana bentuk pelanggaran pemberian upah dibawah upah minimum?.2)Mengapa putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemeberian upah dibawah upah minimum ada yang berupa pemidanaan dan denda tetapi juga ada yang hanya berupa denda?.Tujuan penelitian adalah:1)Untuk mengetahui bentuk pelanggaran pemberian upah dibawah upah minimum,2Untuk mengetahui alasan hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemberian upah dibawah upah minimum ada yang berupa pemidanaan dan denda tetapi juga ada yang hanya berupa denda.jenis penelitian dalam penelitian ini adalah: penelitian Normatif,yang terdiri dari dua sifat penelitian variable yaitu variable bebas dan variabel terikat.Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemberian Upah Dibawah Upah Minimum Variabel terikat adalah penegekan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemberian upah di bawah upah minimum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka Bentuk pelanggaran pemberianupah dibawah upah minimum yaitu: Terdakwa tidak melaksanakankewajibannya dengan baik sesuai pemberian upah minimum. Terdakwa memaksa karyawan untuk menandatangi surat kesepakatan perjanjianAlasan hakim menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemberian upah dibawah upah minimum yaitu:Karena perbauatan terdakwa merupakan tindak pidana.Alasan hakim menjatuhkan putusan denda terhadap pelaku tindak pidana pemberian upah dibawah upah minimum:perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur surat dakwaan,Saran dari penulis,1)Pemerintah hendaknya meningkatkan sosialisasi kepada perusahan mengenai ketentuan upah minimum,sehingga perusahan dapat mengerti akan kewajibannya untuk melaksanakan pembayaran sesuai ketentuan upah minimum.Dan perusahan harus paham dan patuh pada peratuan perundang-undangan yang berlaku terkait hak pekerja yakni upah yang diberikan seharusnya sesuai dengan peraturan gubernur.2)Pemidanaan dalam delik pembayaran upah dibawah upah minimum terhadap pekerja harus lebih dioptimalkan dengan memperkenalkan ketentuan pidana upah minimum yang ada serta ketetapan upah minimum disetiap provinsi yang telah diatur dalam keputusan gubernur masing-masing provinsi agar semakin diketahui baik oleh para pengusaha dan pekerja agar memahami bahwa para pekerja dilindungi oleh undang-undang khususnya hukum pidana

DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM TERJADI SEBAB DAN AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP HAK ASUH ANAK

2023 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Judul Skripsi Penulis adalah: Deskripsi Tentang Putusan Hakim Terjadi Sebab Dan Akibat Hukum Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak. Rumusan masalah penelitian penulis adalah: 1.) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadi perceraian? dan 2.) Bagaimanakah akibat hukum perceraian terhadap hak asuh anak? Tujuan yang ingin penulis kaji adalah: 1.) Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadi perceraian, dan 2.) Untuk mengetahui akibat hukum perceraian terhadap hak asuh anak. Jenis Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah: Jenis Penelitian Normatif dan Sifat Penelitian adalah bersifat deskriptif yakni penulis akan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil dalam bentuk karya ilmiah. Tentang Faktor-faktor yang menyebabkan terjadi perceraian, dan akibat hukum perceraian terhadap hak asuh anak. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari putusan hakim serta peraturan perundang-undangan, traktat, kaidah dasar atau norma serta peraturan dasar. Variabel dalam penelitian ini yaitu terdiri dari: Variabel Bebas dan Variabel Terikat. Variabel Bebas adalah, Variabel yang mempengaruhi, yaitu, Faktor-faktor yang menyebabkan terjadi perceraian, serta akibat hukum perceraian terhadap hak asuh anak. Variabel Terikat adalah, Variabel yang dipengaruhi. yaitu, Putusan Pengadilan Negeri Tentang perceraian terhadap hak asuh anak. Berdasarkan Hasil Penelitian yang penulis teliti maka yang menjadi kesimpulan sesuai masalah yang penulis kaji yaitu: 1.) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian yaitu, karena: (a) Suami dan isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain (c) Salah satu pihak menjalin hubungan dengan orang lain, (d) Ayah selaku kepala rumah tangga tidak menafkahi isteri dan anak. 2.) Akibat hukum perceraian terhadap hak asuh anak yaitu; (a) Hak Asuh anak jatuh kedalam tangan ibu (b) Baik Ayah maupun Ibu sama bertanggungjawab terhadap hak asuh anak

DESKRIPSI TENTANG MOTIF,MODUS DAN AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN STNK MOTOR

2023 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Rumusan Masalah Apa motif pelaku tindak pidana pemalsuan Stnk Motor?,Bagaimana modus pelaku tindak pidana pemalsuan Stnk Motor?, Apa akibat hukum terjadinya tindak pidana Pemalsuan Stnk Motor terhadap pelaku dan barang bukti,Tujuan Untuk mengetahui motif pelaku tindak pidana pemalsuan Stnk Motor, Untuk mengetahui modus pelaku tindak pidana pemalsuan Stnk Motor, Untuk mengetahui akibat hukum terjadinya tindak pidana Pemalsuan Stnk Motor terhadap pelaku dan barang bukti.Jenis metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian normatif yaitu penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum dan Sifat penelitian adalah bersifat deskriptif yakni penulis akan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil dalam bentuk karya ilmiah.Variabel penelitian yang penulis gunakan adalah variabel bebas yaitu faktor yang menjadi pokok permasalahan yaitu,Deskripsi tentang motif modus dan akibat hukum tindak pidana pemalsuan STNK motor.dan variabel terikat yaitu variabel yang tergantung dari putusan pengadilan tentang sengketa hak atas tanah. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari pertimbangan hakim serta peraturan perundang-undangan, traktat, kaidah dasar atau norma serta peraturan dasar, bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum, dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia,Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dimana diperoleh informasi dari putusan pengadilan. Analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis secara kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif.Hasil penelitian penulis ditemukan 5 (lima) putusan Pengadilan Negeri dalam perkara Pemalsuan Stnk Motor yang telah berkekuatan hukum tetap. Kelima putusan pengadilan tersebut.analisis penelitian motif terjadinya pemalsuan surat tanda nomor kenderaan, modus terjadinya tindak pidana pemlasuan surat tanda kendraan,akbiat hukum terjadinya pemalsuan surat tanda nomor kenderaan,saran Kepada kepolisian agar dapat menimalisir kejahatan ini memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku pemalsuan STNK sehingga sanksi yang dijatuhkan benar-benar memberikan efek jerah bagi pelaku dan takut melakukan tindak pidana pemalsusan tersebut

DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANAPEMERASAN DENGAN KEKERASAN

2023 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

INTISARI Judul, Deskripsi tentang terjadinya tindak pidana pemerasan dengan kekerasan. Rumusan Masalah, Apa motif terjadinya tindak pidana pemerasan dengan kekerasan, Bagaimana cara penegakan hukum terjadinya tindak pidana pemerasan dengan kekerasan, Bagaimana akibat hukum terjadinya tindak pidana pemerasan dengan kekerasan. Tujuan Penelitian, Untuk mengetahui motif pelaku melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan, Untuk mengetahui cara penegakan hukum terjadinya tindak pidana pemerasan dengan kekerasan, Untuk mengetahui akibat hukum terjadinya tindak pidana pemerasan dengan kekeran. Sifat Dan Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Sifat penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat uraian penyelesaian, yaitu peneliti yang memberikan gambaran atau uraian atas waktu keadaan secara jelas mungkin yang ditemukan. Penulis ingin menggambarkan tentang penyebab, cara dan akibat hukum terjadinya tindak pidana pemerasan dengan kekerasan, Jenis Penelitian, penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkironisasi hukum. Variabel Bebas dapat di katakan juga sebagai variabel independent. Di namakan veriabel bebas karena veriabel ini dapat berdiri sendiri tanpa pengaruh oleh variabel lainnya. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penyebab, bentuk, cara dan akibat hukum terjadinya tindak pidana pemerasan dengan kekerasan, Variabel Terikat atau variabel dependen adalah variabel yang di pengaruh oleh variabel bebas. Variabel terikat juga di katakan sebagai variabel terpengaruh. Variabel terikat dalam penelitian adalah putusan pengadilan tentang tindak pidana pemerasan dengan kekerasan. Kesimpulan, Motif pelaku melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan adalah karena permintaan terdakwa tidak dipenuhi oleh korban, Cara pelaku melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan, Akibat hukum terhadap pelaku. Saran, Perlu adanya sikap dan tindakan yang pro-aktif dari aparat penegak hukum, khususnya dari aparat kepolisian dan lembaga pendidikan serta keagaaman. Dalam unsur penyuluhan-penyuluhan serta pengawasan intensif. Di harapkan hakim harus lebih tegas dalam menyelesaikan hukum kepada pelaku pemerasan dengan kekerasan. KATA KUNCI: Tindak Pidana Pemerasan Dengan Kekerasan.

Deskripsi Tentang Putusan Hakim Dalam Pelanggaran Hak Paten

2023 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Judul tulisan ini adalah ” Deskripsi Tentang Putusan Hakim Dalam Pelanggaran Hak Paten “. Rumusan masalah penelitian: mengapa Pengadilan Niaga menjatuhkan Putusan menolak gugatan penggugat sedangkan Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Niaga dan Mengabulkan Gugatan Penggugat? Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian normatif dan bersifat deskriptif yang berusaha untuk mendeskriptifkan untuk menguraikan masalah aktual terkait putusan hakim dalam pelanggaran hak paten. Variabel bebas dalam Penelitian ini adalah Alasan Pengadilan Niaga menjatuhkan Putusan Menolak gugatan penggugat sedangkan Mahkama Agung membatalkan Putusan Penggadilan Niaga dan Menggabulkan Gugatan Penggugat. variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim Dalam Pelanggararn Hak Paten. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menemukan beberapa alasan Mahkamah Agung adalah :1)Alasan Pengadilan Niaga menjatuhkan putusan menolak gugatan pengugat karena.(a).Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya (b) Tergugat dapat membuktikan bantahan atau sangkalan 2). Alasan Mahkama Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga dan mengabulkan gugatan penggugat, karena : (a) Pengadilan Niaga salah menerapkan hukum (b) Penggugat dapat membuktikan gugatannya. Saran yang penulis berikan dalam penulisan adalah sebagai berikut:(1) Terhadapsetiap orang atau badan hokum yang ingin mendaftarkan suatu paten dapat diperhatikan dengan baik agar dapat diperahatikan paten yang sudah didaftarkan terlebih dahulu sehingga tidak terjadi pelanggaran paten dan menimbulkan kerugian terhadap pihak lain yang sudah lebih dulu mendaftarkan patennya.(2)Terhadap pemerintah yang berwenang untuk mengeluarkan ijin terhadap suatu permohonan paten agar dapat diperhatikan dengan baik sehingga tidak terjadi pendobelan nomor paten yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah dan kepada pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum agar diperhatikan setiap kasus yang diajukan sehingga dapat tercapainya asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DALAM SENGKETA ANTARA ANGGOTA PARTAI DENGAN PARTAI DEMOKRAT

2023 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

INTISARI Judul penulis adalah: DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DALAN SENGKETA ANTARA ANGGOTA PARTAI DENGAN PARTAI DEMOKRAT.Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: Megapa Dalam sengketa antara anggota denga partai democrat putusan Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima, gugatan ditolak dan gugatan dikabulkan? Tujuan penelitan yang ingin penulis kaji yaitu: Untuk mengetahi dalam sengketa antara anggota partai dengan partai demokrat alasan hakim menjatuhkan putusan gugatan tidak dapat diterima, gugatan ditolak dan gugatan dikabulkan.! Jenis Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah: Jenis Penelitian Normatif dan Sifat Penelitian adalah bersifat deskriptif yakni penulis akan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil dalam bentuk karya ilmiah. Tentang sengketa anggota partai dengan Partai Demokrat putusan hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima, gugatan ditolak dan gugatan dikabulkan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari putusan hakim serta peraturan perundang-undangan, traktat, kaidah dasar atau norma serta peraturan dasar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka ditemukan alasan hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dalam sengketa antara anggota partai dengan partai demokrat adalah sebagai brikut 1. Putusan gugatan penggugat tidak dapat diterima, yaitu: a. Gugatan mengandung Ne Bis In Idem, b. gugatan penggugat prematur 2. Putusan menolak Gugatan, yaitu: a. Gugatan Penggugat ditolak karena Ne Bis In Idem, b. Penggugat tidak mampu membuktikan dalil dalil gugatannya 3. Putusan mengabulkan gugatan, yaitu: a. Mahkamah partai tidak berwewenang, b. Sengketa pemilu merupakan kewenangan Mahkama Konstitusi. Kata Kunci : Disparitas Putusan Pengadilan, Anggota Partai, Partai Demokrat.

ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN KASASI OLEH HAKIM PENINJAUAN KEMBALI DALAM SENGKETA JUAL BELI RUKO PERLAWANAN PIHAK KETIGA

2023 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

INTI SARI Judul Skripsi Penulis adalah : ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN KASASI OLEH HAKIM PENINJAUAN KEMBALI DALAM SENGKETA JUAL BELI RUKO PERLAWANAN PIHAK KETIGA.Rumusan masalah yang penulis kaji adalah mengapa hakim tingkat kasasi menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan perlawanan pihak ketiga tetapi dibatalkan oleh hakim peninjauan kembali dengan menjatuhkan putusan menolak gugatan perlawanan pihak ketiga.Tujuan yang ingin Penulis kaji adalah: untuk mengetahui alasan hakim tingkat kasasi menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan perlawanan pihak ketiga tetapi dibatalkan oleh hakim peninjauan kembali dengan menjatuhkan putusan menolak gugatan perlawanan pihak ketiga.Jenis metode Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian Normatif dan sifat penelitian adalah bersifat deskriptif yakni penulis akan memaparkan secara lengkap,rinci,jelas dan sistematis hasil dalam bentuk karya ilmiah Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum Primer yang terdiri dari Putusan Hakim serta Peraturan perundang-undangan,traktat,kaidah dasar atau norma serta peraturan dasar.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dimana diperoleh informasi dari putusan pengadilan. Analisis Data yang digunakan adalah menggunakan analisis secara kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif . Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka yang menjadi kesimpulan sesuai penulis kaji yaitu : Alasan Majelis Hakim tingkat kasasi mengabulkan gugatan perlawanan pihak ketiga dapat diterima yaitu : a. Pihak ketiga adalah pembantah yang beritikat baik b. Putusan judex factie tidak tepat karena tanpa alasan sah mengesampingkan perjanjian jual beli ruko Alasan hakim peninjauan kembali menolak gugatan perlawanan pihak ketiga yaitu : a. Terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan judex juris yang membatalkan putusan judex facti. b. Pembantah adalah pembantah yang tidak benar. Saran dari penulis adalah (1). Majelis hakim dalam pemeriksaan perkara perdata penulis mengharapkan kepada hakim agar dalam pengambilan keputusan perlu memperhatikan latar belakang masalah dan fakta –fakta persidangan maupun dalam hal penerapan hukum. Agar dalam menjatuhkan putusan dapat diterima oleh semua pihak semua yang berperkara. (2). Demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat maka sangat diharapkan majelis hakim memeriksa dan memutuskan perkara seadil-adilnya. Kata Kunci:Putusan Hakim,Sengketa jual beli Ruko perlawanan pihak ketiga.

DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN KREDIT MOBIL

2023 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

INTISARI Judul skripsi: “Deskripsi Tentang Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Mobil”. Rumusan masalah adalah 1). Mengapa putusan Pengadilan Negeri menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima? 2). Mengapa putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menyatakan gugatan dikabulkan sebagian? Tujuan penelitian ini adalah 1).Untuk mengetahui mengapa Putusan Pengadilan Negeri menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima 2).Untuk mengetahui mengapa Putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menyatakan gugatan dikabulkan Sebagian . Sifat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat Deskriptif dengan Jenis Penelitian Normatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan hakim Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusan gugatan tidak dapat diterima dan alasan hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menyatakan gugatan dikabulkan sebagian. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan tentang perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam perjanjian Kredit Mobil Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alasan Hakim Pengadilan Negeri Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima : Eksepsi Tergugat Beralasan Menurut Hukum, Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) dan Alasan Hakim Pengadilan Tinggi Dan Mahkamah Agung Menyatakan Gugatan Dikabulkan Sebagian : Gugatan Penggugat Sempurna Menurut Hakim, Penggugat Dapat Membuktikan Sebagian Dalil Gugatan, Tergugat Tidak Dapat Membuktikan Bantahan. Mengacu pada kesimpulan diatas yang telah diuraikan, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut: 1).Kepada masyarakat, agar dapat menepati apa yang telah diperjanjikan, baik perjanjian kredit maupun perjanjian-perjanjian lain sepanjang menyangkut permasalahan Hukum Perdata. Hal ini menyangkut norma kemasyarakatan, sebab apabila tidak menepati perjanjian tersebut, maka dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) 2.)Wanprestasi merupakan dampak buruk bagi perusahaan yang menggelimuti bidang pengkreditan, untuk itu pihak perusahaan harus lebih insentif dan lebih akurat dalam memanfaatkan ketelodoran yang diakibatkan konsumen apalagi dalam objek perjanjian yang telah dijadikan objek jaminan fidusia, sehingga antisipasi dini dapat mengurangi sedikit kerugian bagi pihak perusahaan. Hal semacam ini juga merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya wanprestasi. 3).Pendaftaran fidusia yang dilakukan oleh pihak kreditur harus lebih memperhatikan kejelasan keasliannya agar dapat memperkecil kekhawatiran pihak kreditur terhadap barang objek perjanjian. Kata Kunci : Putusan Hakim, Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi, Gugatan

DESKRIPSI TENTANG KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA KOPERASI SIMPAN PINJAM JASA

2023 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

INTI SARI Skripsi penulis adalah: DESKRIPSI TENTANG KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA KOPERASI SIMPAN PINJAM JASA .rumusan masalah yang penulis kaji adalah : mengapa Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa koperasi simpan pinjam jasa?, mengapa Pengadilan Tinggi menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili sengketa koperasi simpan jasa?. tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui asalan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa koperasi simpan jasa, untuk mengatauhi alasan Pengadilan Tinggi menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili sengketa koperasi simpan jasa, sifat penelitian ini adalah DESKRIPTIF jenis penelitian adalah NORMATIF, teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen dan bahan pustaka. Variable peneletian yaitu variable bebas dan variable terikat. berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis selanjutnya dirumuskan dan ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut : faktor–faktor yang menjadi perbedaan putusan Hakim antara putusan Pengadilan Negeri, dan Mahkamah Agung menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa koperasi simpan pinjam jasa, dan putusan Pengadilan Tinggi menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili sengketa koperasi simpan pinjam jasa karena gugatan diajukan tanpa memperhatikan domisili atau akta perjanjian pinjam uang, karena gugatan sempurna, Penggugat dalam mengajukan gugatan seharusnya memperhatikan surat perjanjian yang bilamana terjadi sengketa, Seharusnya ergugat melakukan penyelamatan kredit dengan restrukturisasi kredit (penyelamatan kredit supaya jangan bermasalah), Pengurus koperasi harus memperhatikan alur komonikasi dengan aggota agar terbentuknya kerjasama yang mumpuni dalam memajukan koperasi agar terhindar dari resiko dikemudian hari. KATA KUNCI : Sengketa, Koperasi, Kewenangan Mengadili.

DISPARITAS PUTUSAN JUDEX FACTIE DAN JUDEX JURIS DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

2023 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

INTISARI Judul Skripsi Penulis adalah:. DISPARITAS PUTUSAN JUDEX FACTIE DAN JUDEX JURIS DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN. Rumusan masalah penelitian penulis adalah: Mengapa Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menjatuhkan pemidanaan tetapi Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan bebas dalam tindak pidana perpajakan? Tujuan yang ingin penulis kaji adalah:Untuk Mengetahui Alasan Hakim Pengadilan Negri Dan Mahkamah Agung Menjatuhkan Pemidanaan Tetapi Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan bebas dalam tindak pidana perpajakan. Sifat Penelitian bersifat Deskriptif dan Jenis Penelitian yaitu Penelitian Normatif,menggunakan Variabel Bebas dan variabel terikat. Berdasarkan Hasil Penelitian yang penulis teliti maka yang menjadi kesimpulan sesuai masalah yang penulis kaji yaitu: 1.) Alasan hakim pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perpajakan: a) Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pidana b) Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur surat dakwaan c) Judex Factie pada Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum. d) Adanya kekhilafan Judex Factie tingkat Pengadilan Tinggi dalam penerapanya. 2) Alasan Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana perpajakan: a) Perbutan Terdakwa bukan tindak pidana b) Perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur surat dakwaan. Kata Kunci : Putusan Hakim Judex Factie, Judex Juris dalam Tindak Pidana Perpajakan.

TRADISI KEDDE Suatu Tinjauan Teologis Terhadap Praktik Tradisi Kedde di Sumba Barat dan Implikasinya bagi GKS Jemaat Sobawawi

2023 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Kebudayaan merupakan bagian dari tradisi yang mencakup keseluruhan hidup masyarakat. Tradisi kedde merupakan salah satu unsur budaya yang masih dipelihara dan dipraktekkan hingga saat ini oleh masyarakat Sumba Barat sebagai sebuah identitas. Praktik tradisi kedde awalnya dilakukan dengan tujuan untuk saling membantu atau menolong keluarga yang mengalami kesusahan, akan tetapi sekarang praktik tradisi kedde sudah mengalami pergeseran makna dan nilai dalam pelaksanaannya. Tradisi ini tidak saja dilakukan oleh masyarakat Sumba Barat yang masih menganut kepercayaan Marapu, tetapi juga oleh Jemaat Sobawawi sebagai orang-orang Kristen yang sudah memahami ajaran Alkitab. Perspektif teologis terhadap tradisi kedde ialah, secara terus-menerus memberikan pemahaman yang lebih kepada anggota jemaat, agar dalam melaksanakan tradisi ini mereka perlu untuk melihat dan melakukan hal-hal positif. Penulis mengkaji menggunakan metode deskriptif, analitis, reflektif. Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan atau wawancara serta penelitian kepustakaan. Melalui pengumpulan data dari buku-buku, artikel, dan tulisan-tulisan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini untuk mendukung dan memperkuat tulisan ini. Pada awalnya praktik tradisi kedde adalah sebuah tradisi yang melibatkan orang-orang dalam ikatan persaudaraan yang memiliki tanggung jawab untuk saling membantu. Akan tetapi, dalam praktiknya masyarakat Sumba Barat menjadikan tradisi kedde sebagai ajang untuk beradu gengsi dalam mencari nama dan menaikkan status sosial dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya tradisi kedde tidak lagi hanya melibatkan keluarga, namun telah meluas ke dalam lingkup sosial tergantung seberapa luas jaringan sosial yang dibangun. Dalam hasil analisis, tradisi kedde memiliki nilai poitif dan nilai yang perlu dikritisi bagi kehidupan masyarakat dan jemaat masa kini. Oleh sebab itu gereja memiliki peranan penting untuk memberikan pemahaman kepada jemaat dalam memahami konteks masa kini serta dampak pelaksanaan tradisi kedde. Refleksi teologis dari tulisan ini adalah untuk menjawab pergumulan gereja pada masa kini, mengenai tanggung jawab adat dan relasi sosial dalam kehidupan jemaat maupun masyarakat.